INDRAMAYU, Patroliunit1.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Topi Jerami (ATJ) menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi Kejaksaan Negeri, DPRD, hingga Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis (7/5/2026). Massa menuntut pengusutan tuntas dugaan korupsi di tubuh Perumdam Tirta Darma Ayu (PDAM) serta meminta pemerintahan Bupati Indramayu lebih transparan dan bebas dari praktik KKN.
Aksi dimulai dari Tugu Perjuangan sekitar pukul 14.00 WIB. Massa yang mayoritas kalangan remaja kemudian bergerak menuju Kejaksaan Negeri Indramayu. Dalam orasinya, mereka menyoroti lambannya penanganan sejumlah dugaan kasus korupsi di BUMD tersebut.
ATJ mempertanyakan perkembangan dugaan mark up pengadaan pipa dan bahan kimia PDAM senilai Rp39 miliar pada tahun 2025, dugaan “black transfer” Rp2 miliar, hingga persoalan lain yang disebut terjadi di lingkungan perusahaan daerah itu.
“Kami ingin Kejaksaan serius mengusut dugaan korupsi di PDAM. Jangan sampai kasus besar seperti ini menguap tanpa kejelasan,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Merasa tidak puas dengan respons yang diterima di Kejaksaan Negeri, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD dan Pendopo Kabupaten Indramayu. Situasi sempat memanas ketika massa mencoba merangsek masuk dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian serta Satpol PP yang berjaga.
Puncak ketegangan terjadi saat massa mengaku kecewa karena tidak ditemui langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Sebagai bentuk protes simbolik, massa melemparkan puluhan ular dari dalam karung ke halaman Pendopo.
“Ini hadiah untuk Bupati Indramayu. Buka karungnya, lempar ularnya ke pendopo!” teriak orator aksi yang disambut sorakan massa.
Aksi tersebut memicu kepanikan sesaat di sekitar lokasi, namun aparat keamanan akhirnya mampu mengendalikan situasi sehingga kondisi kembali kondusif.
Koordinator lapangan aksi, Rahmat, menilai kepemimpinan Bupati lebih banyak mengedepankan pencitraan dibanding penyelesaian persoalan masyarakat. Massa juga menyoroti berbagai persoalan lain seperti buruknya pelayanan PDAM, polemik sampah dan kebersihan, dugaan gratifikasi jual beli jabatan, hingga pengondisian proyek APBD yang disebut dikendalikan “bandar proyek” di lingkaran pendopo.
Dalam aksinya, ATJ mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan tata kelola pemerintahan serta menindak tegas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Massa juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat karena kepala daerah tidak hadir menemui demonstran secara langsung. Kekecewaan itu kemudian diwujudkan melalui aksi simbolik pelepasan ular di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu. ( Atin Supriatin)
