JAKARTA, Patroliunit 1.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah yang kini mendapat sorotan luas publik. Dengan kebutuhan anggaran yang mencapai sekitar Rp335 triliun per tahun, program tersebut bukan hanya menyangkut persoalan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi ujian besar terhadap kemampuan pemerintah menjaga tata kelola dan kesehatan fiskal negara. Pantauan awak media Patroliuit 1.com , Minggu (23/08/3026).
Besarnya anggaran tersebut membuat MBG berada di persimpangan penting. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun di sisi lain, pembiayaan dalam skala sangat besar menuntut transparansi, efisiensi, serta pengawasan ketat agar tidak menambah beban fiskal secara tidak terkendali.
Bahrudin El-Shiraaz, Aktivis Intelektual sekaligus Pegiat Kajian Keislaman Kontemporer dan Isu Geopolitik Timur Tengah, menilai tujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat merupakan agenda yang penting dan tidak boleh dipandang sebelah mata.
Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan, merupakan bagian penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan negara harus diikuti dengan sistem pengawasan yang jauh lebih kuat.
“Program untuk kesejahteraan rakyat tentu harus didukung. Tetapi semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mempertanyakan bagaimana struktur penggunaan anggaran MBG tersebut di lapangan, mulai dari pengadaan bahan pangan, biaya pengolahan, distribusi, logistik, hingga biaya operasional.
Publik, kata dia, memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai aliran anggaran tersebut.
“Berapa besar anggaran yang benar-benar menjadi makanan bergizi bagi penerima manfaat? Berapa yang digunakan untuk distribusi, operasional, dan biaya lainnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab secara terbuka,” katanya.
Menurut Bahrudin, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya program MBG, melainkan pada bagaimana program tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Dengan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah, celah pemborosan, ketidakefisienan, hingga potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak awal. Mekanisme pengadaan juga dinilai perlu mendapatkan pengawasan agar harga bahan pangan dan jasa yang digunakan sesuai dengan harga pasar serta tidak menimbulkan pembengkakan anggaran.
Ia menegaskan, kritik terhadap MBG tidak seharusnya dipahami sebagai penolakan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengawasan justru merupakan bentuk kepedulian terhadap program pemerintah. Kita ingin program yang memiliki tujuan baik benar-benar sampai kepada rakyat dan tidak kehilangan manfaat akibat tata kelola yang lemah,” tegasnya.
Defisit APBN dan Tantangan Disiplin Fiskal
Di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai sektor pembangunan, pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan APBN. Karena itu, program dengan nilai anggaran sangat besar harus ditempatkan dalam kerangka disiplin fiskal yang terukur.
Bahrudin mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menghitung manfaat program dari sisi sosial, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan pembiayaannya dalam jangka panjang.
Menurutnya, negara harus mampu memastikan bahwa pembiayaan MBG tidak mengorbankan sektor pembangunan lain yang juga memiliki kepentingan strategis bagi masyarakat.
“Ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus semakin disiplin menentukan prioritas. Jangan sampai satu program yang sangat besar justru membuat kebutuhan pembangunan lainnya kehilangan ruang anggaran,” ujarnya.
Karena itu, evaluasi terhadap MBG dinilai perlu dilakukan secara berkala, bukan menunggu munculnya persoalan atau dugaan penyimpangan anggaran.
Audit dan Keterbukaan Data Dinilai Penting
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pemerintah dinilai perlu memperkuat mekanisme audit dan pengawasan eksternal. Penggunaan anggaran harus dapat ditelusuri mulai dari proses pengadaan bahan pangan hingga makanan diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
Selain audit berkala, keterbukaan data juga dinilai penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan.
Transparansi mengenai jumlah anggaran, jumlah penerima manfaat, mekanisme pengadaan, standar menu, biaya distribusi, serta hasil evaluasi program akan menjadi instrumen penting dalam memastikan MBG berjalan sesuai tujuan.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi masalah. Pengawasan harus dilakukan sejak awal, bukan setelah persoalan muncul ke permukaan,” kata Bahrudin.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya paket makanan yang dibagikan. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas SDM Indonesia.
Rp335 triliun dapat menjadi investasi besar bagi masa depan bangsa apabila dikelola secara tepat, transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, tanpa pengawasan yang kuat, anggaran sebesar itu juga dapat menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan fiskal negara.
Karena itu, momentum evaluasi dan penguatan tata kelola dinilai tidak perlu menunggu hingga muncul persoalan besar.
Uang negara adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dijelaskan, dipertanggungjawabkan, dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.
Keberhasilan MBG pada akhirnya bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan sebuah program pemerintah, tetapi juga menjadi ujian terhadap kemampuan negara mengelola anggaran besar untuk kepentingan rakyat tanpa mengorbankan disiplin fiskal dan masa depan pembangunan nasional.
( Atin Supriatin /Bahrudin El-Shiraaz)
