Cegah calon PMI jadi korban perdagangan orang 146 personal imigrasi kawal desa binaan

JAKARTA - buserpresisi.com Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menetapkan 146

orang petugas imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa

(Pimpasa) dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Senin (04/11/2024).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang memimpin apel tersebut

menyebutkan, implementasi Desa Binaan Imigrasi dan penetapan Pimpasa merupakan

pengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama Asta Cita Ketujuh

yaitu "memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan

pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan".

"Petugas Imigrasi Pembina Desa adalah juga merupakan wujud pelaksanaan 13 program

akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kedelapan, yang menekankan pada

pencegahan TPPO dan TPPM. Masyarakat Indonesia berhak untuk berupaya sebaik-baiknya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, termasuk memilih kesempatan bekerja di luar

negeri. Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi

risiko manipulasi dan penyelundupan manusia oleh oknum tak bertanggung jawab dalam

proses persiapan dan penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)," tutur Menteri Agus.

Program Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama

pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus dari Desa

Binaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkan

perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi. Selain itu, program ini

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang

(TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), khususnya melalui jalur

penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. Hingga saat ini, terdapat total 125

Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

"Pimpasa juga akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh

dari masyarakat terkait isu keimigrasian. Jadi sifatnya sebagai early warning system terhadap

informasi keimigrasian," lanjutnya.

Mengacu pada pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 27

Maret 2024, di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% daritahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Sementara itu, data yang dihimpun oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023

menunjukkan bahwa pada 2022, sebanyak 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita.

Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari 70% PMI merupakan lulusan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Agus Andrianto menjelaskan, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari

peruntungan di luar negeri tidak dibarengi dengan literasi yang cukup. Hal ini membuka celah

bagi oknum tak bertanggung jawab melakukan manipulasi dan memberi iming-iming

kesejahteraan bekerja di luar negeri secara ilegal yang berujung petaka.

Oleh karena itu, jelasnya, melalui keberadaan Pimpasa pada Desa Binaan Imigrasi,

Kementerian Imipas secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat, termasuk siswa sekolah

menengah, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat mengajukan

permohonan paspor. Selain itu, mereka yang berniat bekerja di luar negeri wajib mendaftar

melalui instansi yang terverifikasi oleh BP2MI.

"Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kita

arahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

mendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakan

keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," pungkasnya

(Yudhi)

Read More

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi di NTT

JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas)

menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa

Tenggara Timur (NTT) kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), Marsdya

TNI Andyawan Martono pada Senin, 25 November 2024. Bantuan akan dikirimkan

menggunakan Pesawat Hercules milik TNI untuk dan disalurkan melalui Pangkalan

Utama TNI Angkatan Laut Wilayah VII Tim Divisi Imigrasi dan Divisi Pemasyarakatan

NTT.

"Kami hadir untuk memberikan dukungan nyata kepada saudara-saudara kita yang

terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi

panggilan hati untuk bersama-sama melewati masa sulit ini," ujar Menteri Imigrasi dan

Pemasyarakatan, Agus Andrianto, saat membuka acara apel dalam rangka penyerahan

bantuan kemanusiaan di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur,

Jumat (22/11/2024).

Erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi pada 4 November 2024 telah menyebabkan

ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan menghadapi berbagai kesulitan. Tercatat

10 orang meninggal dunia akibat letusan ini, dengan mayoritas korban terkena lava

panas dan reruntuhan bangunan. Selain itu, setidaknya 63 orang mengalami luka-luka,

dan lebih dari 12.200 warga dari 14 desa harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat hingga akhir Desember

2024, dan Pos Pemantauan Gunung Api terus memantau potensi ancaman lanjutan,

termasuk risiko banjir lahar akibat hujan.

Sebagai respons cepat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengirimkan

bantuan berupa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan, untuk

meringankan beban para pengungsi. Selain itu, Kementerian Imipas juga memfasilitasi

koordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penanggulanganbencana, baik di tingkat nasional maupun daerah guna memastikan distribusi bantuan

berjalan lancar.

Bantuan kemanusiaan ini berasal dari donasi insan Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan, sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap sesama anak bangsa yang

sedang membutuhkan.

"Hati kami bersama masyarakat Kabupaten Lembata. Bantuan ini adalah bagian kecil

dari upaya kami untuk mendukung pemulihan mereka. Kami telah berkoordinasi dengan

berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi," pungkas Menteri

Agus

(Yudhi)

Read More

Jelang HUT Bhayangkara Ke-78, Jajaran Mabes Polri Ziarah ke TMP Kalibata

Jakarta – Wakapolri Komjen Agus Andrianto mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri berziarah serta tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024). 

Ziarah serta tabur bunga ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2024 mendatang. Selain itu, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun menjelang momen HUT Bhayangkara.

Ziarah ini merupakan wujud untuk mengenang nilai-nilai perjuangan maupun keteladanan dari seluruh pahlawan Negara Indonesia. Dengan mengenang dan merefleksikan keteladanan serta perjuangan para pahlawan, hal ini bisa menjadi semangat untuk seluruh personel Polri dalam menghadapi seluruh tantangan maupun tugas kedepannya. 

Sebelumnya Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan berbagai kegiatan dilakukan Polri jelang Hari Bhayangkara. Salah satunya adalah melaksanakan ziarah di TMP kalibata

"Untuk memperingati Hari Bhayangkara ke-78 Polri mengadakan rangkaian kegiatan tradisi serta lomba-lomba yang dibuka untuk umum," ujar Brigjen Trunoyudo di Mabes Polri, Senin (19/6).

Adapun tema Hari Bhayangkara tahun ini yakni 'Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas'.

((Bang keling)) 

Read More

Kapolri Buka Bhayangkara Fun Walk 2024: Bersama Bergerak untuk Persatuan

Polri menggelar Bhayangkara Fun Walk 2024 guna menyambut HUT Bhayangkara ke-78 pada Juli mendatang. Acara ini dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan pada Sabtu (22/6/2024).

Selain Kapolri, tampak hadir Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanudin dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang ikut membuka acara dengan mengibarkan bendera.

Kapolri menuturkan, Bhayangkara Fun Walk 2024 adalah salah satu kegiatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-78. Adapun tema fun walk ini adalah 'Berjalan dalam Kesatuan'.

"Hari ini kita melaksanakan gerak jalan bersama antara TNI Polri, Kejaksaan dan kemudian teman-teman dari OKP OKP kemahasiswaan. Tentunya sesuai dengan temanya bahwa kita bersama-sama bergerak untuk persatuan dan tentunya kita harapkan bahwa dengan bersama-sama dan bersatu kita bisa membangun dan menjaga Indonesia untuk bisa lebih baik," kata Kapolri.

Mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan, ada berbagai macam kegiatan selain fun walk yang menjadi rangkaian HUT Bhayangkara ke-78, mulai dari bakti sosial, bakti kesehatan, dan upacara pada 1 Juli mendatang.

"Rencana akan kita laksanakan di Monas, dengan melibatkan masyarakat juga dan kita harapkan kegiatan ini juga menjadi simbol bahwa Polri bersama-sama dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait yang lain selalu bersama-sama untuk rakyat Indonesia," ucapnya.

Dalam Bhayangkara Fun Walk ini ada dua klaster kegiatan. Pertama parade budaya dan seni dengan jarak tempuh 3,1 km dan untuk fun walk umum sekitar 4,2 km. Adapun pesertanya untuk parade seni dan budaya sebanyak 400 orang. Sementara untuk fun walk umum diikuti kurang lebih 4.000 orang baik anggota TNI-Polri dan masyarakat umum.

Fun walk pun diisi dengan games dan doorprize untuk anggota TNI-Polri serta masyarakat yang menjadi peserta. Diharapkan acara ini bisa melestarikan budaya Indonesia, memberikan hiburan, pola hidup sehat dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

((Red)) 

Read More

Wakapolri Minta Lulusan S1, S2 dan S3 STIK Tahun 2024 Mampu Jadi Agen Perubahan

Jakarta - Lemdiklat Polri menggelar acara Penutupan Pendidikan dan Wisuda Sarjana ilmu Kepolisian Program Pendidikan Strata Satu (S-1) angkatan ke-81/Widya Wira Satya dan Program Pascasarjana (S-2) serta Doktoral (S-3) di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto membacakan amanat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelum membacakan pesan dari Kapolri, Agus mengingatkan para wisudawan untuk menjaga kehormatan institusi dan menjadi agen perubahan dalam pelayanan untuk masyarakat.

Menurut orang nomor dua di Korps Bhayangkara, apa yang dikerjakan pada masa lalu atau masa yang akan datang akan berdampak pada institusi kepolisian  "Pada rekan-rekan sekalian yuk kita jaga institusi yang kita cintai ini bersama-sama. Bukan hanya tugas pak Kapolri. Hak institusional kepolisian kita semua sama, dari pak Kapolri hingga pangkat yang paling rendah sama, setiap kita mempunyai kewajiban menjaga institusi ini bersama-sama," kata Wakapolri.

Oleh karena itu para wisudawan yang telah mendapatkan ilmu dari Lemdiklat Polri jangan hanya sekedar dipelajari dan diucapkan. "Tadi rekan-rekan telah mengucapkan ikrar wisuda S1, S2 dan S3. Apa yang rekan-rekan tulis dan ucapkan tidak ada gunanya, kalau tidak diimplementasikan. Menjunjung tinggi kebenaran, prakteknya itu saja sudah hebat," kata Wakapolri.

Komjen Agus berujar bahwa program Kapolri dengan Polri Presisi mengharapkan dan mencita-citakan institusi ini harus sempurna tidak boleh ada yang meleset sedikit pun. "Rekan-rekan dituntut untuk menjadi agen-agen perubahan di dalam institusi ini, banyak masalah yang harus diselesaikan, banyak PR yang harus kita kerjakan," ucapnya. 

Ilmu pengetahuan dan kepandaian yang didapat oleh wisudawan kata Agus merupakan amanah atau titipan dari Yang Maha Kuasa. Dirinya berharap bisa digunakan untuk menjadi bagian yang bisa memberi solusi permasalahan yang ada di masyarakat.

"Begitu besar kewenangan yang dititipkan oleh negara kepada kita, yang bisa kita gunakan untuk menjadi bagian yang bisa memberi solusi permasalahan yang ada di masyarakat," tandasnya.

Menurutnya dengan konsistensi dan komitmen para calon pimpinan Polri di masa depan ini bisa membangun karakter perorangan yang dapat berkontribusi bagi institusi Polri. "Kalau tidak mampu berprestasi, jangan buat masalah," ucapnya.

Agus juga mengingat apa yang disampaikan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis. Bahwa apa yang diambil oleh seorang pimpinan adalah tanggung jawab. "Yang boleh diambil masing-masing pimpinan hanya tanggung jawab. Tidak boleh ambil yang lain dari anggota. Sampaikan hak-hak anggota, berikan hak-hak masyarakat, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita kerjakan, sehingga kita kita mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat pada masanya," pungkasnya.

Selanjutnya Wakapolri menyampaikan amanat dari Kapolri dan berterima kasih atas mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman, Kalemdiklat Polri, seluruh pejabat utama Mabes Polri, Sestama Lemhanas Komjen Panca Putra Simanjuntak, Komisioner Kompolnas, guru besar, para dosen dan civitas akademika STIK Lemdiklat Polri.

Kapolri mengucapkan selamat dies natalis ke-78 STIK Lemdiklat Polri. Sigit berharap, STIK Polri dapat mencetak perwira sarjana ilmu kepolisian yang profesional dan bermoral serta menjadi pusat pengkajian permasalahan kepolisian, pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

"Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kalemdiklat Polri, Ketua STIK, Senat, para guru besar, dosen beserta civitas akademika STIK Lemdiklat Polri atas keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan baik S1, S2 dan S3 yang telah memberikan kemajuan bagi perkembangan Lemdiklat Polri," kata Agus mewakili Kapolri.

Berbagai terobosan telah diberikan kepada institusi Polri, diantaranya; meningkatkan kualitas pengajaran dengan menambah kapasitas dosen, memperbaiki sistem belajar dan penilaian ujian, pengembangan akreditasi jurnal STIK Polri dan kemampuan penyelesaian masalah.

Selain itu juga menetapkan pembangunan zona integritas, kemudian merevisi kurikulum pendidikan yang diseleraskan dengan perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat, melakukan renovasi dan peningkatan fasilitas gedung perkuliahan, menyelenggarakan seminar bertaraf internasional, mengadakan kerjasama dengan Universitas Bina Nusantara, lalu mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri seperti New Zealand, Inggris dan Korea Selatan dalam bentuk short course.

"Atas nama pimpinan Polri, selamat dan sukses kepada 180 wisudawan S1, 31 wisudawan S2 dan lima wisudawan S3 karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan," kata Kapolri dalam amanatnya.

"Bagi yang mendapatkan penghargaan janganlah berpuas diri dan bagi yang belum tetap bersemangat. Yang terpenting bagaimana rekan-rekan bisa mengaplikasikan ilmu yang dimiliki sebagai bekal ketika kembali bertugas di lapangan, sehingga mampu mendapat penghargaan dari masyarakat," tandasnya.

Selain pesan dari Wakapolri dan amanat dari Kapolri, dalam acara penutupan pendidikan dan wisuda mahasiswa STIK, sebelumnya juga ada orasi ilmiah oleh Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwi Laksana. Orasi berjudul "Implementasi Ilmu Kepolisian Dalam Mendukung Grand Strategy Polri Melalui Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas" yang merupakan tema dalam upacara wisuda pada tahun ini.

((Red)) 

Read More

Menhan Prabowo Subianto Terima Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Menteri Pertahanan RI sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri. Penyematan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Rupattama Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/6/2024) siang.

Mengenakan jas dan kopiah, Prabowo tiba di Mabes Polri sekitar pukul 14.00 WIB disambut Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto dan para Pejabat Utama Mabes Polri lainnya. 

Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penghargaan Bintang Bhayangkara Utama Polri kepada Menhan Prabowo adalah bentuk apresiasi terhadap kerjasama dalam mengamankan NKRI.

“Hari ini Kapolri memberikan penghargaan kepada Menhan Prabowo Subianto Bintang Bhayangkara Utama Polri. Ini adalah penghargaan yang diberikan atas hubungan timbal balik dan Kerjasama dalam upaya peningkatan keamanan NKRI.”ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan Menhan Prabowo memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri. 

Dalam berbagai kesempatan Prabowo Subianto terus mengingatkan peran dan fungsi TNI bersama Polri yang sangat penting bagi rakyat dan juga negara. 

Dukungan kepada penguatan Polri juga pernah disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

Saat itu Menhan Prabowo menegaskan TNI dan Polri adalah jaminan terakhir NKRI. Untuk itulah rakyat membutuhkan TNI-Polri yang kuat dengan kualitas SDM tangguh dan unggul. 

Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang memajukan dan mengembangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2012 disebutkan, terdapat tiga tanda kehormatan Bintang Bhayangkara, yakni Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya. Bintang Bhayangkara Utama kelas tertinggi, disusul Bhayangkara Pratama dan Bhayangkara Nararya.

((Wak Diding)) 

Read More

Komitmen Kapolri di Aksi May Day: Bentuk Timsus untuk Lindungi dan Kawal Hak Buruh

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pengamanan peringatan aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024. 

Dalam tinjauannya, Sigit memastikan bahwa seluruh pelaksanaaan penyampaian aspirasi hari buruh se-Indonesia, berjalan aman dan damai. 

"Saya berterima kasih bahwa dari rangkaian kegiatan teman-teman serikat buruh yang kita ikuti dari tadi pagi sampai sore ini. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan tertib," kata Sigit kepada wartawan didampingi PJU Polri dan petinggi elemen buruh Indonesia. 

Di peringatan May Day, Sigit juga menegaskan komitmen dari Polri yang turut berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dari seluruh elemen buruh Indonesia. Hal itu dituangkan dengan dibentuknya tim khusus (timsus) yang fokus membela serta melindungi para buruh. 

"Dan saat ini sudah berjalan. Akan terus kita kembangkan untuk mengawal terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan, ketenagakerjaan, dan  sengketa-sengketa yang ada. Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan tertib dan hak buruh bisa diperjuangkan," ujar Sigit. 

Sigit menyebut, pembelaan dan perlindungan hak tersebut juga berlaku untuk para buruh yang bekerja di luar negeri atau buruh migran. Polri terus mengembangkan peran dari Atase Kepolisian untuk bekerja sama dengan otoritas negara setempat. 

"Untuk bisa memberikan perlindungan terhadap buruh migran kita yang ada di sana. Yang mungkin terdampak oleh masalah hukum, kemudian tertipu, ada penganiayaan dan hal-hal lain yang harus kita perjuangkan dan Alhamdulillah saat ini itu terus kita kerjakan," ucap Sigit. 

Demi semakin memantapkan komitmen mengawal hak buruh, Sigit menyampaikan bahwa, telah disepakati bahwa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, akan diangkat menjadi Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan. 

"Ini saya ucapkan selamat dan kita harapkan tentunya menjadi hadiah spesial untuk teman-teman buruh. Sehingga ke depan kesejahteraan buruh, apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh dan hal-hal lain yang tentunya saat ini diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik, dan tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera," papar Sigit. 

Disisi lain, Sigit mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen buruh yang tetap berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Menurut Sigit, buruh adalah motor penggerak pembangunan yang memengaruhi terjadinya pertumbuhan perekonomian Indonesia di angka lima persen. 

"Dan ini salah satunya adalah karena kerja keras dari teman-teman buruh. Dan tentunya ini juga membuka ruang investasi bagi Indonesia, saat ini investasi kita bertumbuh kurang lebih 1.400 triliun dan juga menambah lapangan kerja 1,8 juta," kata Sigit. 

"Tentunya kita harapkan ini semua bisa terus bertumbuh, hilirisasi bertumbuh. Kalau stabilitas kamtibmas berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih atas kolaborasi seluruh stakeholder, seluruh teman-teman buruh dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang ada," tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

(Wak Diding)

Read More

Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI

JAKARTA, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan 

kebijakan Izin Tinggal Peralihan, yang juga dikenal sebagai Bridging Visa. Izin tinggal tersebut 

menjadi ‘jembatan’ antara izin tinggal sebelumnya untuk memperoleh izin tinggal baru.

Dengan begitu, warga negara asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diajukan melalui 

evisa.imigrasi.go.id dimungkinkan untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas tanpa harus 

keluar wilayah Indonesia. Begitu juga pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap 

yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dapat memperoleh Izin Tinggal baru tanpa harus 

keluar wilayah Indonesia” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Pelaksanaan Izin Tinggal Peralihan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

(Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024. Masa berlaku Izin 

Tinggal Peralihan yakni 60 hari dan hanya berlaku secara onshore, yakni bagi WNA yang 

sudah berada di wilayah Indonesia.

 Izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila WNA keluar 

wilayah Indonesia.

Izin tinggal tersebut dapat digunakan oleh WNA yang akan mengajukan alih status ke Izin 

Tinggal Terbatas. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal Peralihan tidak dikenakan 

overstay jika permohonan Izin Tinggal Peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal 

sebelumnya berakhir.

Warga negara asing yang ingin menggunakan Izin Tinggal Peralihan harus mengajukan 

permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran biaya 

keimigrasian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis. 

Silmy menyebut, dengan Izin Tinggal Peralihan, WNA dapat menghemat waktu, tenaga dan 

biaya akomodasi yang seharusnya dikeluarkan apabila Orang Asing harus keluar dari wilayah 

Indonesia dalam rangka mengajukan permohonan dan menunggu persetujuan visa baru.

Pemberlakuan Izin Tinggal Peralihan merupakan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam 

menciptakan kepastian hukum bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia 

serta kemudahan dalam pelayanan,” pungkasnya.

(Yudhi)

Read More

Catat! Imbauan Penting Sebelum Libur Idul Fitri Bagi Pengguna LayananKeimigrasian

Jakarta - Selama libur dan cuti bersama Idul Fitri 1445 H yang akan berlangsung pada 8 s.d. 15 April 2024, layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup untuk sementara.

Masyarakat yang akan mengurus layanan keimigrasian diimbau untuk

menyelesaikannya sebelum Jumat, 5 April 2023. Hal ini untuk menghindari lonjakan

pemohon paspor setelah libur Lebaran.

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Sandi Andaryadi menyebutkan ada beberapa

imbauan penting bagi masyarakat baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan

pengurusan layanan keimigrasian.

“Perlu diingat, Jumat 05 April 2024 itu hari kerja terakhir sebelum libur Idul Fitri. Jadi

bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor atau

perpanjang izin tinggal, silakan diselesaikan sebelum itu,” jelas Sandi

Lebih lanjut Sandi menjelaskan bahwa hal ini untuk menghindari overstay, terutama

bagi WNA yang mengurus izin tinggal. Layanan pengajuan serta perpanjangan visa

melalui evisa.imigrasi.go.id juga akan tutup sementara selama libur Idul Fitri.

“Layanan yang masih akan beroperasi adalah pemeriksaan keberangkatan dan

kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan

electronic visa on arrival (e-VoA) dan izin tinggal kunjungan elektronik (e-ITK),” tambah Sandi.

Imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor di antaranya:

1. Selesaikan urusan paspor sebelum libur

Bagi yang memiliki keperluan untuk mengurus paspor, seperti pembuatan paspor baru,

pergantian paspor karena habis masa berlaku, atau perubahan data, silakan selesaikansebelum tanggal 5 April 2024.

2. Untuk keperluan mendesak, gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi.

Kantor imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat

diakses di seluruh kantor imigrasi dengan biaya Rp. 1.000.000,- plus biaya blangko

paspor sebesar Rp. 350.000,- untuk paspor biasa dan Rp. 650.000,- untuk paspor elektronik.

3. Ambil paspor sebelum libur

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum tanggal 5

April 2024. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada tanggal 16 April 2024.

4. Penjadwalan ulang melalui M-Paspor

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran

namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

5. Hotline Kantor Imigrasi untuk layanan darurat

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk

keperluan pengobatan di luar negeri dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi

terdekat.

“Untuk informasi terupdate seputar layanan keimigrasian maupun hotline

masing-masing kantor imigrasi silakan pantau www.imigrasi.go.id dan media sosial

masing-masing kantor imigrasi,” tutup Sandi.

Yudhi

Read More

Ketum PWO Dwipa Kecam Oknum Penyidik Polres Ketapang panggil Wartawan Sebagai Saksi Terkait Berita Yang Sudah Ada Hak Jawab

Jakarta ,patroli Unit 1.- Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO Dwipa) mengecam tindakan oknum Penyidik Polres Ketapang Polda Kalimantan Barat yang melakukan pemanggilan Terkesan paksa Terhadap wartawan untuk menjadi saksi atas pemberitaan. 

Feri Rusdiono Ketum PWO Dwipa dan Sebagai Pembina Media Kabarseputarindonesia.com juga sebagai Dewan Redaksi Media Koran Cirebon Online & cetak Menilai, tindakan itu sangat bertentangan dengan tugas pokok jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Surat Pemanggilan sebagai saksi diterima oleh Pemimpin Umum (PU) Media Kabarseputarindonesia.com, saudari Ihainiantin Mulia Agung. Dengan Nomor : S. Pgl/106/III/RES.2.5/2024/Reskrim -II dan Pada 3 Oktober 2023 dan Pimpinan Umum Media Kabarseputarindonesia.com Juga Sudah pernah Menerima Undangan Wawancaran Klarifikasi Perkara dari Penyidik Polres Ketapang dengan Nomor : B/1056 /X/RES.1.24./2023/Reskrim-II. dan Sudah Memeberikan Keterangan Terkait Pemberitaan Tersebut pada waktu itu, Kok Sekarang diipanggil lagi sebagai Saksi -1 Lagi. 

Berita yang ditulis itu berdasarkan sumber dan fakta dari masyarakat yang berjudul 'Diduga Gara - Gara Limbah Dari PT. WHW, Warga Dusun Sei Tengar Terkena Penyakit Gatal-gatal dan Akan Surati Pak Presiden" Yang Publis pada Media Kabarseputarindonesia.com pada 25 Juli 2023

Berita tersebut dipastikan sudah memenuhi kaidah jurnalistik dan memenuhi asas keberimbangan karena hak jawabnya Resmi Humas PT. WHW AR sudah ditayangkan/dipublis dengan Judul : "Diduga Gara - Gara Limbah Didusun Sei Tengar, Ini Jawaban PT. WHW " Pada Minggu, ( 30/7/2023).

Ketum PWO Dwipa Feri Rusdiono menyesalkan dan mengecam tindakan oknum penyidik Polres Ketapang yang melakukan pemangilan Wartawan Untuk Jadi Saksi 1, Ia menegaskan, siapapun tidak boleh menghalang-halangi tugas jurnalis, karena pers nasional memiliki hak mencari, menulis dan menyebarluaskan informasi ke publik. Ujar Ketum PWOD, pada Jum'at (15/3/24) Dalam Pers rileasnya Yang dikirim Ke awak media. 

Menghalang-halangi kerja jurnalistik yang dilindungi Undang Undang. Setiap perbuatan semacam itu, dapat dipidana sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Isinya, menyatakan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 rupiah.

“Kerja jurnalis itu dilindungi undang-undang dan orang yang menghalangi bahkan mengintimidasi ancamannya pidana,” kata Feri Rusdiono mengingatkan.

Feri Rusdiono menambahkan, seharusnya jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut, dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana, dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi. Selain itu, mekanisme hak jawab juga diatur dalam pasal 11 kode etik jurnalistik.

 

“Mekanisme hak jawab dan hak koreksi sudah diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Mekanisme ini harus dipahami oleh semua masyarakat maupun aparat penegak hukum. jadi Bukan Wartawan Yang dijadikan saksi,” sesalnya.

Ia juga mengingatkan, jurnalis berhak memberikan hak tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers untuk melindungi narasumber. Tindakan itu bukan berarti jurnalis tidak kooperatif terhadap pemanggilan oleh aparat penegak hukum.

"Desak Kapolda Kalimantan Barat"

Feri Rusdiono menambahkan, sepatutnya aparat Penyidik Polres Ketapang Polda Kalbar juga menghargai Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani Dewan Pers dengan Polri. Isinya, tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

PKS pertama ini sebagai turunan dari Nota Kesepahaman atau _Memorandum of Understanding (MoU)_ Dewan Pers – Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022.

Karena itu, Ketum PWO Dwipa Feri Rusdiono mendesak Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K.,M.H. Untuk Memberikan Pemahaman dijajaran Korps Bhayangkara khususnya di Polres Ketapang Selain itu Untuk menghargai kerja-kerja jurnalis dalam memperoleh dan menyebarkan informasi ke publik.

Tambahnya lagi, Penyidik tidak Boleh Memanggil Untuk menjadi saksi guna memberikan keterangan di kantor polisi. Polisi malah disarankan untuk mengutip hasil produk berita wartawan tersebut yang telah ditulisnya dalam Media Sebab keterangan wartawan yang nantinya akan dimintai di kantor polisi, tidak jauh beda dengan apa yang ditulisnya dalam koran.Ujar Ketum PWODwipa. 

Dalam beberapa bulan Ini diberitakan di media- media online Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengingatkan semua pihak bahwa produk jurnalistik yang dihasilkan melalui mekanisme jurnalistik legal oleh penerbit pers legal tidak dapat dibawah ke ranah pidana. Ditegaskan Komjen Pol Agus Andrianto, produk Jurnalistik juga tidak dapat dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

“Dalam hal ini, memang yang dimunculkan adalah sesuatu hal benar (berita), wartawannya juga tidak boleh diproses kalau memang informasi itu benar, bukan fitnah,” tegas Agus. pada saat ramah tamah bersama media di Hotel Rinra Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu ( 07/2) lalu.dikutip dari sumber kupangberita.com. []

(Wak Diding)

Read More

Wartawan Tidak Bisa Di Jerat Dengan UU ITE, Sesuai Kesepakatan Dewan PERS Dengan POLRI.

Jakarta, Patroli Unit 1.-Dengan adanya kesepakatan baru antara Polri dan Dewan Pers wartawan tidak bisa dijerat dengan UU ITE. Komjen Pol Agus Adrianto mengingatkan seluruh pihak bahwa produk jurnalistik yang diproduksi lewat mekanisme jurnalisme yang sah, dari perusahaan pers yang legal, tidak dapat dibawa ke ranah pidana.

Wakapolri juga menjelaskan maka produk tersebut tidak dapat dijerat Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Untuk kasus yang memang dimunculkan adalah sesuatu hal yang benar (berita) wartawannya juga tidak boleh diproses, kalau memang berita itu benar bukan fitnah kata Wakapolri Kamis 8-februari-2024.

Wakapolri Komjen pol Agus Adrianto mengatakan hal ini merupakan bagian dari kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers, kesepakatan yang DIPERBARUI ini wajib dipatuhi oleh kepolisian. Wakapolri juga menyampaikan kesepakatan ini juga melindungi pemberi

(Wak Diding)

Read More

Masjid Istiqlal Jadi Jembatan Pemersatu Bangsa : Ditemui Tim Ops NCS Polri, KH Nasaruddin Umar

Jakarta - Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Polri dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Beliau menuturkan bahwa Masjid Istiqlal menjadi rumah besar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu diungkapkan Nasaruddin usai menerima Tim Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri yang dipimpin oleh Wakaops NCS Polri Brigjen Pol Yuyun Yudhantara di Perkantoran Masjid Istiqlal, Jumat (1/3/2024). Menurutnya pemilu telah berlangsung aman dan damai.

"Terima kasih atas apresiasinya yang telah diberikan oleh Polri. Masjid Istiqlal menciptakan kesejukan dan kedepannya terus bersatu. Istiqlal bisa menjadi penyambung jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, antar sesama warga masyarakat, lintas negara, lintas bangsa dan lintas agama," kata Nasaruddin Umar.

Nasaruddin berujar bahwa, selama periode ini, Masjid Istiqlal membuktikan bahwa mampu memberikan kesejukan, ketenangan dan ketertiban. Menurutnya, masjid merupakan tempat untuk beribadah, bukan untuk menghujat satu sama lain 

"Melalui media-media yang sangat canggih yang dimiliki oleh Istiqlal bisa dikutip oleh seluruh masjid di Indonesia, maka melalui corong-corong masjid ini kita menciptakan ketenangan, kesejukan dalam berbangsa dan bernegara, Alhamdulillah pemilu telah berlangsung dengan baik," ujarnya 

Dirinya berharap, pasca Pemilu 2024 masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan di masa depan. "Terima kasih atas kedatangan teman-teman dari Polri untuk tugasnya mewujudkan Pemilu aman dan damai serta terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca pemilu," tambah Nasaruddin Umar.

Sementara, Brigjen Yuyun yang didampingi Kasatgas Banops Brigjen Eko Rudi Sudarto dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Lauren Recky menyampaikan terima kasih kepada Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar. Atas dukungan dan doa dari Masjid Istiqlal, Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan damai.

"Kami berharap para tokoh-tokoh agama terus menyampaikan pesan kepada seluruh umat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya.

(Wak Diding)

Read More

Wakapolri Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 4 Pati Polri

Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Agus Andrianto memimpin upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport empat perwira tinggi (Pati) di Rupatama Mabes Polri, Senin (26/2/2024).

"Bahwa siang tadi sekitar pukul 13.30 WIB, Bapak Wakapolri telah memimpin kenaikan pangkat empat Pati Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis.

Trunoyudo menuturkan kenaikan pangkat para pati yang mendapatkan promosi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor:STR/472/II/KEP/2024 tanggal 22 Februari 2024.

Keempat Pati Polri naik setingkat lebih tinggi dari Kombes menjadi Brigjen. Mereka sambung Truno, adalah Brigjen Pol Adang Suherman dengan jabatan Agen Intelijen Baintelkam Polri, kemudian Brigjen Pol Hisar Siallagan yang saat ini Pati Lemdiklat Polri dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN), lalu Brigjen Pol Rudi Hananto Nugroho menjabat sebagai Analis dan Advokasi di Divisi Hukum Polri, dan terakhir Brigjen Pol Edfrie R Maith saat ini menjabat Pati Lemdiklat Polri yang ditugaskan di Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

"Selamat kepada para Pati Polri yang mendapat kenaikan pangkat semoga amanah mengemban tugasnya," kata Trunoyudo.

((Wak, Diding)) 

Read More

Kabaharkam Polri Lepas 111 Personel Amankan TPS Luar Negeri: Jalankan Tugas dengan Baik

Jakarta - Sebanyak 111 personel kepolisian diberangkatkan ke luar negeri untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Senin (29/1/2024). Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran berpesan agar para anggota untuk menjalankan tugas dengan baik.

Fadil yang saat ini menjabat sebagai Kepala Operasi Mantap Brata 2024 mengatakan, bahwa sesuai yang diamanatkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa ratusan personel yang berangkat harus menjalankan tugas dengan baik. Tidak hanya mengamankan TPSLN, namun juga berkoordinasi dengan petugas TPSLN dan KBRI.

"Tadi sudah disampaikan pesan bapak Kapolri untuk betul-betul menjunjung tinggi tugas dengan baik, mengawal pengamanan dengan baik, ditambah dengan koordinasi karena tugas personel ini di TPSLN bukan hanya mengamankan proses pemungutan suara tapi juga melakukan koordinasi awal petugas TPSLN dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia," kata Fadil usai kegiatan Pre Departure Briefing (PDB) dan Apel Pemberangkatan Satgas PAM TPSLN Operasi Mantap Brata 2024 di Pusat Misi Internasional Polri Serpong, Banten.

Fadil mengatakan, 111 personel akan diberangkatkan ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Australia, Belanda dan Arab Saudi. Dikatakannya, lokasi TPSLN tidak hanya berada di KBRI dan Konsulat Jenderal, namun juga ada yang dilaksanakan di luar kedutaan. Nah, untuk itu kata dia, pentingnya koordinasi dengan Kedubes dan pihak berwenang negara setempat.

Dengan segala keterbatasan yang ada di lokasi pemungutan suara di luar negeri, diharapkan proses Pemilu 2024 bisa berjalan baik. Ia mengungkapkan bahwa ada 2.3 juta WNI yang akan mencoblos di luar negeri.

Fadil menuturkan, seluruh personel sudah disiapkan dengan baik bilamana ada hal-hal kontijensi. Pasalnya, dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bersama KPU, Bawaslu dan Kementerian Luar Negeri telah memberikan bimbingan teknis.

"Sedikit gambaran mengenai penempatan personel pada masing-masing TPSLN tentu akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, jumlah pemilih, jarak dari kedutaan dan sebagainya," ujarnya.

Polri kata Fadil juga mempedomani segala aturan baik dari KPU dan regulasi negara-negara tetangga. Misalnya, dalam proses pengamanan pemungutan suara, anggota tidak memakai seragam dinas, hanya menggunakan seragam sipil biasa dan dibekali rompi.

Dirinya berharap tidak ada kendala yang seperti dihadapi pada Pemilu 2019 lalu. Dimana kekurangan surat suara dan antrean panjang masyarakat yang ingin mencoblos. "Tapi semua itu sudah diantsipasi oleh tim bersinergi dengan KPU, bersinergi dengan kementerian luar negeri agar persoalan seperti itu bisa diatasi," tandas Fadil.

(Wak Diding)

Read More

Panglima TNI Hadiri Vicon Bersama Kapolri Pantau Pengamanan Malam Tahun Baru

JAKARTA,  - - - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar video conference (vicon) bersama jajaran untuk memantau pengamanan malam tahun baru 2024. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam vicon tersebut.

Jenderal Agus tiba di gedung Promoter, Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.15 WIB, Minggu (31/12/2023). Jenderal Agus disambut sejumlah pejabat TNI-Polri begitu tiba di lokasi.

Dia kemudian duduk bersama Kapolri di kursi yang telah disediakan. Keduanya menerima laporan mengenai situasi Kamtibmas malam tahun baru 2024. Hadir juga perwakilan dari lembaga dan instansi lain di kegiatan tersebut.

Setelah itu, Jenderal Sigit melakukan dialog interaktif dengan jajaran kewilayahan secara virtual. Perwakilan dari sejumlah Polda menyampaikan laporan kepada Kapolri.

Untuk diketahui, terdapat 15.459 Titik pemantauan CCTV yang digelar oleh DIV TIK dan Polda jajaran untuk monitoring pengamanan pergantian malam tahun baru 2024. Khusus untuk Polda Metro Jaya terdapat 20 titik CCTV yang dapat diakses dari Command Center Gedung Promoter PMJ, sebagai berikut:

4 titik di Area Patung Kuda;

3 titik di Area Kantor KPU RI;

2 titik di Area Kantor Bawaslu RI;

2 titik di Area Bundaran HI;

2 titik di Area Kantor DPR RI;

2 titik di Area Gereja Katedral;

2 titik di Area Pintu Keluar-Masuk TMII;

2 titik di Area Ragunan;

1 titik di Area Gedung MK

Pada pergantian malam tahun baru 2024, telah diterbitkan sebanyak 131 izin keramaian oleh Baintelkam Polri dan Polda Jajaran. Selain itu, guna memantau situasi Kamtibmas pergantian malam tahun baru 2024 pada kurang lebih 984 titik kumpul keramaian, dengan perkiraan massa sebanyak kurang lebih 1,1 juta orang dan melibatkan 44.734 personel pengamanan, dilaksanakan Vicon dengan seluruh Polda jajaran.

Sedangkan pada Wilkum Polda Metro Jaya, terdapat 84 titik kumpul keramaian

dengan perkiraan masyarakat sebanyak kurang lebih 124.400 orang dan melibatkan 2.254 personel.

(Wak,Diding/pimred)

Read More

Kapolri Beri Penghargaan Pin Emas Kepada Prajurit TNI dan Anggota Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz 2023

Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo Msi memberikan penghargaan berupa Pin Emas kepada Prajurit TNI dan Anggota Polri Satgas Operasi Damai Cartenz 2023 yang dinilai berhasil dalam upaya penegakkan hukum terhadap KKB dan KKP di Papua.

Pemberian penghargaan Pin Emas Kapolri tersebut diberikan dalam kegiatan seremonial upacara yang dipimpin oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Petrus Patridge Rudolf Renwarin, S.H., M.Si. (mewakili Kapolri) di Lapangan upacara Batalyon B Satbrimob Polda Papua, Timika, Kamis (28/12/2023).

Penghargaan Pin Emas Kapolri diberikan kepada 418 Anggota Polri dan 131 prajurit TNI. 

Pin Emas Kapolri merupakan bentuk apresiasi Polri kepada seseorang yang dinilai layak untuk menerimanya. Sebab pemberian pin emas kapolri telah melalui serangkaian tahapan pemilihan sesuai syarat yang ditetapkan.

Wakapolda Papua Brigjen Pol. Petrus Patridge Rudolf Renwarin, S.H., M.Si. menyampaikan kepada awak media bahwa ia mewakili Kapolri untuk memberikan penghargaan tersebut.

"Pagi ini saya mewakili Bapak Kapolri menyematkan Pin Emas Kapolri kepada personel satgas Operasi Damai Cartenz baik TNI Maupun Polri" Ujar Patridge

Terkait pemberian penghargaan, Patridge menilai bahwa personel TNI Polri satgas damai cartenz layak menerimanya

"Saya sebagai Wakapolda Papua tahu persis bagaimana perjuangan rekan-rekan satgas Operasi Damai Cartenz karena saya selalu memonitor laporan, kejadian dan ungkap kasus yang dilakukan Ops Damai Cartenz dalam proses penegakan hukum terhadap KKB" ujar Patridge.

"Bagaimanapun juga mereka telah meninggalkan keluarganya selama kurang lebih satu tahun, menghadapi KKB dan berjuang di hutan pedalaman Papua dengan logistik yang terbatas serta menghadapi cuaca dan kontur pegunungan yang cukup ekstrim di Papua ini" katanya lagi.

Dalam rilis akhir tahun (20/12/2023), Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani S.Sos, SIK, MH, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2023 Penegakkan hukum terhadap KKB dan KKP sebanyak 98 kali, sebanyak 33 orang KKB diproses hukum, 19 orang KKB tewas saat kontak tembak, 7 orang KKP diproses hukum,  berhasil menyita 32 pucuk senjata api, 1.279 butir amunisi, 25 unit magazen, 107 alat komunikasi, 31 bilah senjata tajam, 334 barang lainnya (atribut, bendera dll) dan berhasil menduduki/menguasai sebanyak 42 titik markas KKB.

"Tahun ini cukup banyak keberhasilan yang dicapai, Saya rasa mereka memang layak mendapatkan penghargaan Pin Emas dari Kapolri" Ujar Patridge.

Lebih lanjut Wakapolda Papua menyampaikan bahwa Pin emas ini juga untuk meningkatkan kinerja anggota supaya kedepan lebih baik lagi serta untuk meningkatkan sinergitas TNI-Polri yang telah bahu membahu dalam upaya penegakkan hukum terhadap KKB Papua. 

"Selain itu, tentunya dalam momen natal tahun ini, Kapolri ingin memberikan kado natal spesial dan terbaik kepada personel damai cartenz yang berprestasi yaitu Pin Emas Kapolri." Ujar Patridge.

Ditempat yang sama, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2023 AKBP Dr. Bayu Suseno, SH, SIK, MM, MH  mengucapkan terima kasih kepada Kapolri atas penghargaan tersebut.

"Kami atas nama personel Operasi Damai Cartenz 2023 menghaturkan ucapan terima kasih kepada Kapolri yg telah menganugerahkan PIN Emas kepada kami di akhir penugasan Operasi Damai Cartenz 2023. Hal ini sangat memotivasi kami utk bekerja dengan lebih baik lagi di penugasan berikutnya" Ujar Bayu.

Wagiran 

Read More

Komisi III DPR Bangga Polri Raih Kepuasan 87,8%: Bukti Kerja Keras Kapolri

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut positif tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri yang mencapai angka 87,8 persen. Dia mengaku bangga atas capaian Polri.

"Sebagai pimpinan Komisi III kami sangat bangga dengan hasil survei litbang Kompas tersebut. Tingkat kepuasan 87,8 % ini membuktikan kerja keras Pak Kapolri dan jajarannya dalam menegakkan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (28/12/2023).

Dia menyebut dari capaian itu ada sejumlah perubahan yang terjadi pada Polri. Menurutnya, yang paling menonjol yakni pada sektor pelayanan.

"Menurut saya yang paling Menonjol adalah sektor pelayanan kepada masyarakat seperti penerbitan surat izin mengemudi dan surat keterangan catatan kepolisian. Dengan memanfaatkan teknologi, prosesnya menjadi cepat dan murah," ucapnya.

Waketum Partai Gerindra ini pun berharap Polri bisa mempertahankan hingga meningkatkan capaian tersebut.

"Kami berharap prestasi ini terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Kalau kinerja Polri membaik, citra kami selaku mitra juga akan baik," ujar dia.

Tingkat kepuasan publik terhadap Polri yang terekam dalam survei Litbang Kompas ini tak lepas dari fungsi pengawasan melekat yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Leading sector fungsi pengawasan melekat di Polri adalah Divisi Propam, Itwasum dan Biro Pengawas Penyidikan. Divisi Propam memiliki tugas khusus dalam menegakkan disiplin serta melayani aduan masyarakat mengenai pelanggaran anggota.

Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono menyatakan bahwa Polri telah membuat layanan berbasis online untuk melakukan pengaduan. Layanan ini memudahkan masyarakat yang hendak melapor.

"Guna memudahkan pengaduan, yakni agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor polisi, kami dari satuan kerja di Itwasum, Divisi Propam, dan Wasidik telah membuat layanan pengaduan online yakni Dumas Presisi, WhatsApp Yanduan, dan e-Wassidik," kata Syahar.

Sebelumnya, Litbang Kompas bekerja sama dengan Polri melakukan survei terhadap kualitas implementasi pengawasan melekat (waskat) yang sudah dilakukan Polri di tingkat seluruh satuan wilayah (satwil). Hasilnya, mayoritas publik puas terhadap kinerja Polri.

Litbang Kompas mengatakan cakupan penelitian berfokus pada lima aspek waskat, baik dalam upaya pencegahan, pembinaan, maupun penindaklanjutan ketika terjadi pelanggaran oleh anggota Polri. Bagaimanapun, kualitas penerapan waskat di dalam institusi Polri akan tercermin dari tugas pokok dan fungsi yang mencakup penegakan hukum, harkamtibmas, serta perlindungan, pelayanan, dan pengayoman di tengah masyarakat.

Survei masyarakat ini dilakukan secara tatap muka pada 22 Oktober hingga 15 November 2023. Survei yang dilakukan terhadap 100 responden untuk setiap wilayah Polda, dengan total keseluruhan 3.400 responden masyarakat umum, itu menunjukkan capaian sangat positif bagi kinerja Polri.

Responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan 90 persen, margin of error penelitian pada setiap wilayah Polda lebih kurang 8,22 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

"Secara rata-rata, tak kurang 87,8 persen publik menyatakan puas atas kinerja yang ditunjukkan oleh Polri. Kinerja Polri dalam melayani publik mendapatkan apresiasi paling tinggi. Tercatat sembilan dari sepuluh responden sepakat untuk menyatakan puas terhadap pelayanan yang dihadirkan Polri kepada masyarakat," tulis Litbang Kompas seperti dikutip detikcom, Selasa (26/12).(wak, diding) 

Read More

Optimalisasi Pengawasan Melekat Polri Permudah Pelaporan Masyarakat Ok

Jakarta | 27/13/23Loyalitas Untuk Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus meningkatkan upaya terbaik dalam meningkatan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya yakni dalam mengoptimalkan kinerja jajaran dengan menerapkan pengawasan melekat (waskat). Itwasum Polri, Divisi Propam Polri, serta Biro Wassidik Bareskrim Polri menghadirkan sejumlah aplikasi terintegrasi di antaranya yakni Dumas Presisi, WhatsApp Yanduan, dan E-Wasidik. Melalui aplikasi ini, masyarakat dimudahkan untuk membuat laporan pengaduan tanpa datang ke kantor Polisi. 

Menurut hasil survei Litbang Kompas terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri meraih angka rata-rata 87,8% berdasarkan aspek penegakan hukum 76,9%, pelayanan publik 83,8%, serta menjaga ketertiban keamanan 83,6%. Selain itu dalam hal penerimaan pengaduan berada dalam angka 87,7%, sedangkan tindak lanjut pengaduan berada di angka 79,4%. Hal ini merupakan pencapaian sekaligus motivasi bagi Korps Bhayangkara untuk terus memudahkan masyarakat dalam hal pelaporan dan pengaduan. "Untuk memudahkan masyarakat memudahkan laporan pengaduan, kami dari satuan kerja pengawasan Itwasum, Divisi Propam Polri, dan Biro Wassidik telah membuat aplikasi pengaduan online yaitu Dumas Presisi, WhatsApp Yanduan, dan E-Wasidik sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Polisi untuk membuat laporan pengaduan," jelas Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Drs. Syahardiantono, M.Si. #SetiaLayaniIndonesia.

(Wagiran)

Read More

Kapolda Sulut Raih Juara II Lomba Pengawasan Melekat

JAKARTA | 27/12/23 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Setyo Budiyanto menerima penghargaan di bidang pengawasan melekat (Waskat) dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Penghargaan diberikan saat kegiatan release akhir tahun yang dipimpin langsung Kapolri, di Rupatama Mabes Polri, Rabu (27/12/2023).

"Alhamdulillah kita bersyukur menutup tahun 2023, Polda Sulut mendapat penghargaan dari Bapak Kapolri, yaitu juara II lomba pengawasan melekat," katanya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan hasil dari kerja keras serta kerjasama seluruh anggota Polda Sulut dan seluruh jajaran dalam memberikan layanan terbaiknya.

Pada lomba pengawasan melekat tersebut, juara I diraih Polda Jambi dengan skor nilai 78,38, juara II  Polda Sulawesi Utara dengan  skor nilai 77,01  dan juara III Polda Kalimantan Barat dengan skor nilai 76,85.

(Wagiran)

Read More

87,8% Masyarakat Puas Kinerja Polri, Survei Litbang Kompas: Pengawasan Internal Berjalan Apik

Jakarta. Patroli Unit 1 - Survei Litbang Kompas menunjukan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri mencapai 87,8%. Dari survei tersebut, sembilan dari sepuluh responden sepakat untuk menyatakan puas terhadap pelayanan yang dihadirkan Polri kepada masyarakat.

"Secara rata-rata, tak kurang 87,8% publik menyatakan puas atas kinerja yang ditunjukkan oleh Polri. Kinerja Polri dalam melayani publik mendapatkan apresiasi paling tinggi," tulis survei Litbang Kompas, dikutip Selasa (26/12/23).

Dalam survei tersebut juga dijelaskan, tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas) dinilai sangat positif oleh publik. Lebih dari 89% responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas.

Untuk penegakan hukum yang dilakukan Polri, empat dari lima responden menilai sangat puas. 

Sementara, untuk pelayanan pengaduan masyarakat mendapat angka kepuasan 68,7%. Masyarakat menyatakan, pengaduan dapat dilakukan dengan mendatangi langsung kantor polisi. Namun, 16,8% responden memilih melakukan pengaduan lewat media sosial.

"Dalam model jawaban multiple response, selain datang langsung ke kantor polisi, sekitar seperlima bagian responden menjawab pengaduan dapat melalui layanan call center Polri," ujar penjelasan hasil survei.

Dari hasil survei Litbang Kompas itu, secara keseluruhan menunjukan bahwa evaluasi kinerja Polri mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa komitmen Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menghadirkan personel yang profesional telah terealisasi.

"Apa yang terefleksi dalam kinerja yang ditunjukkan oleh Polri tersebut juga semestinya menjadi bentuk konfirmasi bahwa upaya pembenahan, termasuk pengawasan melekat dalam internal institusi, telah berjalan apik," jelas survei tersebut.

Lebih lanjut hasil survei juga menjelaskan pengawasan yang dilakukan dalam rangka mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran oleh anggota polisi telah terbukti dilakukan secara konsisten. Salah satunya dapat tecermin dari pelayanan aduan masyarakat yang dihadirkan.

Layanan pengaduan pelanggaran anggota memang masih perlu diperbaiki. Respons pengaduan serta kemudahan akses layanan aduan mendapat sorotan paling tinggi, masing-masing dari sekitar dua perlima bagian responden masyarakat. Selain itu, ada sepertiga bagian publik lainnya yang berharap ada perbaikan dari sisi transparansi proses pengaduan.

"Dalam hal ini, selain kemudahan akses di awal proses pengaduan, publik tampaknya juga mengharapkan proses berjalannya pengaduan dapat terus terinformasi dengan baik secara terbuka. Sekalipun demikian, secara umum apresiasi publik tergolong tinggi, mencapai tak kurang dari 85 persen responden menyatakan puas terhadap layanan pengaduan pelanggaran anggota Polri," ungkapnya.

Survei masyarakat ini dilakukan secara tatap muka pada 22 Oktober-15 November 2023. Survei dilakukan terhadap 100 responden untuk setiap wilayah Polda dengan total keseluruhan 3.400 responden masyarakat umum menunjukkan capaian sangat positif bagi kinerja Polri.

(Wak Diding)

Read More