INDRAMAYU, patroliunit 1.com – Aksi demonstrasi yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di Alun-Alun Pendopo Kabupaten Indramayu berujung ricuh dan menyebabkan sejumlah fasilitas umum (fasum) mengalami kerusakan, Kamis (2/4/2026).
Kerusakan terjadi di berbagai titik, mulai dari kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu penerangan, hingga ornamen Tugu Nol Kilometer yang menjadi ikon kawasan tersebut.
Aksi yang melibatkan sekitar 3.000 massa ini dipimpin langsung oleh Koordinator Umum (Kordum) KOMPI, Hatta. Turut hadir pula tokoh masyarakat Jawa Barat, H. Juhadi, yang memberikan dukungan moral kepada massa aksi. Demonstrasi tersebut ditujukan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait rencana revitalisasi tambak di wilayah pesisir pantai utara Indramayu. Kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat pembudidaya ikan, terutama karena berpotensi mengalihfungsikan lahan tambak yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.
Massa sempat bergerak menuju Pendopo Pemkab Indramayu dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Bupati. Namun, tidak adanya respons langsung dari pihak pemerintah memicu kekecewaan. Situasi pun memanas hingga diduga terjadi aksi perusakan oleh oknum di tengah massa.
Menanggapi hal tersebut, Kordum KOMPI, Hatta, menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi.
“Kami akan patungan untuk mengganti semua fasilitas umum yang rusak. Ini bentuk komitmen kami agar tidak dicap buruk oleh masyarakat,” tegasnya.
Hatta juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indramayu atas insiden tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perjuangan KOMPI tidak akan berhenti.
“Demo kemarin itu baru permulaan. Perjuangan kami membela rakyat akan terus berjalan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Chong Soneta, mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
“Demokrasi harus dijaga, tapi tindakan anarkis tidak bisa dibenarkan. Perlu komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terulang,” katanya.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi publik harus diiringi dengan tanggung jawab, serta pentingnya respons cepat dari pemerintah guna menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat. (Atin Supriatin)
