INDRAMAYU, Patroliunit 1.com – Gerakan Nelayan Pantura (GNP) Kabupaten Indramayu menyuarakan protes keras terhadap tingginya harga BBM non-subsidi jenis solar industri yang dinilai memberatkan nelayan, khususnya kapal di atas 30 Gross Ton (GT). Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya aktivitas penangkapan ikan dan meningkatnya jumlah kapal yang bersandar di pelabuhan.
Kenaikan signifikan harga solar industri serta sulitnya memperoleh BBM non-subsidi membuat banyak nelayan tidak dapat melaut. Akibatnya, terjadi penumpukan kapal di Pelabuhan Perikanan Karangsong dan penurunan produksi perikanan tangkap.
Keluhan ini disampaikan oleh Gerakan Nelayan Pantura (GNP) Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Ketua Umum Kajidin, mewakili para nelayan pesisir.
Permasalahan ini terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, khususnya di Pelabuhan Perikanan Karangsong.
Kondisi ini berlangsung dalam beberapa waktu terakhir seiring kenaikan harga BBM non-subsidi dan belum adanya kebijakan khusus bagi nelayan.
Masalah dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya:
1. Kenaikan harga BBM non-subsidi yang signifikan.
2. Belum adanya harga khusus solar industri untuk nelayan.
3. Minimnya peran pemerintah pusat dalam mengontrol harga ikan.
4. Belum optimalnya fasilitas pasca produksi di pelabuhan perikanan.
Situasi ini menyebabkan: Aktivitas melaut menurun drastis.
Penumpukan kapal di pelabuhan. Potensi meningkatnya pengangguran dan kriminalitas.
Menurunnya minat investor di sektor perikanan tangkap.
GNP mendesak pemerintah untuk:
1. Menetapkan harga khusus BBM non-subsidi bagi nelayan kapal di atas 30 GT.
2. Menjaga kestabilan harga ikan secara nasional.
3. Melakukan perubahan regulasi zonasi pelabuhan pangkalan serta meningkatkan sarana pendukung produksi perikanan.
Ketua Umum GNP, Kajidin, menegaskan bahwa kebijakan yang berpihak pada nelayan sangat dibutuhkan agar sektor perikanan tangkap di Indramayu tetap bertahan dan terus berkontribusi terhadap perekonomian daerah maupun nasional. ( Atin Supriatin)
