INDRAMAYU, Patroliunit 1.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak dengan langkah konkret. Sebanyak 24 ruas jalan kabupaten dipastikan akan direkonstruksi pada tahun anggaran 2026 dengan total anggaran sekitar Rp63,5 miliar dari APBD murni.
Program rekonstruksi jalan skala besar ini mencakup 24 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah Indramayu. Seluruh paket pekerjaan saat ini telah memasuki tahap lelang atau tender untuk menentukan penyedia jasa.
Pelaksanaan program ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu. Proses tender ditangani oleh Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Plt Kepala DPUPR, Maulana Malik, memastikan tahapan sudah berjalan.
Berdasarkan data LPSE per Jumat (17/4/2026), proses lelang tengah berlangsung. Pekerjaan fisik ditargetkan mulai pada Mei 2026.
Rekonstruksi jalan tersebar merata di wilayah timur, tengah, barat, hingga pesisir Indramayu, di antaranya:
Sp. Sudikampiran–Gadingan, Sp. Gadingan–Segeran, Rancajawat–Sukaperna, Karangsinom–Gabuskulon, Sidodadi–Mekarjati, Drunten Wetan–Sp. Gabuskulon, Pringgacala–Kalianyar, Karangampel–Juntikebon, Widasari–Tlakop, Kedaton–Purwajaya, Kembar Pabean Ilir–Totoran, Panyingkiran–Cantigi Kulon, Trisi–Tugu, Gunungsari–Ujunggebang, Juntikebon–Sp. Segeran, Sukamelang–Sp. Kedokan Gabus, Tukdana–Bangodua, Temiyang–Sp. Pejaten, Juntinyuat–Pondoh, Sp. Druntenwetan–Kedungdawa, Sindang–Pecuk, Sudimampir–Tinumpuk, Kertajaya–Cipedang, serta Jalan Tembaga Raya (rehabilitasi).
Perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan warga, sekaligus mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa perbaikan tidak sekadar tambal sulam, melainkan rekonstruksi total menggunakan konstruksi beton agar lebih kuat dan tahan lama. Salah satu paket bahkan ditargetkan mulai awal Mei dengan panjang sekitar 1,4 kilometer sebagai tahap awal pengerjaan.
Plt Kepala DPUPR, Maulana Malik, mengatakan,
“Proses lelang sudah berjalan. Mudah-mudahan Mei sudah mulai pelaksanaan, dan seluruhnya menggunakan konstruksi beton agar lebih kuat.”
Di sisi lain, pengawasan publik ikut menguat. Ketua Forum Peduli Indramayu, Masdi, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tender hingga pelaksanaan.
“Jika ada indikasi penyimpangan, kami tidak segan melaporkan. Ini uang rakyat, harus sesuai RAB dan aturan teknis,” ujarnya.
Masyarakat pun menyambut positif program ini, dengan harapan kualitas pekerjaan benar-benar terjaga sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Program ini tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi juga menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarak. ( Atin Supriatin)
