INDRAMAYU, Patroliunit 1.com – Audiensi antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) berlangsung panas saat membahas rencana Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura), Jawa Barat.
Pertemuan yang dihadiri langsung Bupati Indramayu Lucky Hakim, DPRD (Komisi II), serta unsur TNI-Polri ini menjadi forum resmi pertama yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat pesisir dalam dialog terbuka terkait polemik program tersebut.
Dalam audiensi itu, penolakan warga mencuat kuat. Perwakilan masyarakat pesisir, H. Juhadi Muhammad, menegaskan bahwa revitalisasi tambak berpotensi mengancam mata pencaharian ribuan pembudidaya.
“Selama ini kami hidup dari tambak. Bahkan di lahan Perhutani pun tetap kami kelola untuk bertahan hidup. Kalau ini diambil alih, kami mau ke mana?” tegasnya.
Selain soal ekonomi, warga juga menyoroti minimnya sosialisasi program serta potensi dampak lingkungan, seperti banjir rob, hingga ancaman meningkatnya pengangguran dan kemiskinan baru di kawasan pesisir.
Menanggapi hal itu, Lucky Hakim menjelaskan bahwa PSN merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan dasar hukum yang kuat. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menghentikan program tersebut.
“Pemkab tidak dalam posisi menolak atau menerima sepenuhnya. Tapi kami siap memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR RI,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan verifikasi data lapangan, khususnya terhadap lahan tambak yang masih produktif, agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
Sementara itu, DPRD Indramayu memastikan akan terus mengawal aspirasi warga guna mencegah potensi konflik sosial. Dari unsur TNI, Kasdim 0616 Indramayu Mayor Inf. Rosidin mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog serta prosedur yang berlaku.
Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya Pemerintah Kabupaten Indramayu akan menyurati pemerintah pusat, memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan kementerian terkait dan DPR RI, serta mendorong kajian ulang terhadap lokasi dan dampak program.
Dialog pun direncanakan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi dengan harapan tercipta solusi yang mampu menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir Indramayu. (Atin Supri atin)
