INDRAMAYU, Patroliunit 1.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Ratnawati, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Sabtu (7/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Dermayu, Jalan MT. Haryono tersebut dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam kegiatan itu, Ratnawati juga didampingi oleh Kuwu (Kepala Desa) Dermayu, Rasjudin. Dan didampingi oleh Herman khaeron (Anggota DPR /MPR RI) Pengawasan ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memastikan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ratnawati menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus melihat secara langsung berbagai program yang telah dijalankan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pelayanan publik."Melalui kegiatan pengawasan ini, kami ingin memastikan bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kuwu Dermayu Rasjudin menyambut baik kunjungan dan kegiatan pengawasan tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah desa dan DPRD Provinsi Jawa Barat dapat terus terjalin guna mendorong pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Desa Dermayu. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai masukan, harapan, serta permasalahan yang dihadapi warga, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Usai acara Dr.Ir. H.E. Herman Khaeron, M.SI Anggota DPR MPR.RI didampingi dr.Hj.Ratnawati, MKKK. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Aula Kantor Desa Dermayu Jalam MT. Haryono.
Dalam kesempatan tersebut, Ratnawati menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025 sekaligus menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat di tingkat desa.
"Dalam kegiatan ini banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat, mulai dari para guru hingga para ketua RW. Ada berbagai kebutuhan yang belum terakomodir dalam penganggaran baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten," ujar Ratnawati.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan warga tersebut akan menjadi catatan penting bagi para wakil rakyat untuk dibahas lebih lanjut sebagai bahan dalam mencari solusi ke depan.
Sementara itu, Herman Khaeron mengatakan pihaknya juga mencatat berbagai masukan dari masyarakat, khususnya terkait kondisi dana desa yang saat ini mengalami penyesuaian.
"Kami di DPR RI sudah membahas hal ini. Dana desa saat ini memang mengalami penyesuaian, namun kami juga memikirkan agar ke depan dana desa bisa kembali seperti sebelumnya," kata Herman Khaeron.
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa.
"Jika koperasi desa ini berjalan dengan baik, maka dapat menjadi pembangkit ekonomi di desa. Dengan begitu desa bisa menjadi lebih mandiri ke depan," tambahnya.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerah, khususnya di tingkat desa.
( Atin Supriatin)
