INDRAMAYU, patroliunit 1.com– Keberadaan peternakan ayam petelur di Blok Pilangsari, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, menuai keberatan dari masyarakat sekitar. Selain mengeluhkan bau tidak sedap dan meningkatnya jumlah lalat, warga juga mempertanyakan legalitas usaha serta kesesuaian lokasi peternakan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
Persoalan tersebut mencuat dalam audiensi yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Kroya, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mempertemukan unsur pemerintah, aparat kewilayahan, dan pihak pengelola peternakan untuk mencari kejelasan atas persoalan yang berkembang.
Audiensi tersebut dihadiri Camat Kroya Iin Kuswara, S.STP., M.Si., Kuwu Sukamelang Masduki, S.H., Danramil Kroya Sunaryo, mantan Kuwu Sukamelang Nasikin, Ketua Perwakilan Warga Eben, serta sejumlah masyarakat Blok Pilangsari.
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan sejumlah keberatan, terutama terkait dampak aktivitas peternakan terhadap kenyamanan lingkungan permukiman. Pengaduan warga yang disampaikan pada 5 November 2026 turut menyoroti bau tidak sedap dan meningkatnya populasi lalat yang diduga berkaitan dengan aktivitas peternakan ayam milik Cumini.
Berdasarkan keterangan pihak pengadu, pembangunan kandang pertama dilakukan pada 2007, sementara bangunan kandang berikutnya didirikan pada 2025. Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta pemerintah menelusuri riwayat pembangunan sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan perizinan usaha.
**Warga Pertanyakan Legalitas dan Kesesuaian Tata Ruang**
Perwakilan warga, Eben, menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan kepastian hukum mengenai keberadaan peternakan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya berdasarkan keterangan para pihak, tetapi perlu dilakukan secara langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi kandang, dokumen perizinan, serta dampaknya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya," ujar Eben saat menyampaikan aspirasi warga.
Warga juga menyoroti Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044. Mereka meminta pemerintah memastikan apakah pemanfaatan lahan peternakan telah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.
Selain itu, masyarakat meminta dilakukan pengecekan koordinat lokasi, persetujuan lingkungan, serta persyaratan administrasi lainnya. Ketentuan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga menjadi salah satu dasar yang diminta warga untuk diperhatikan.
Terkait jarak kandang dengan permukiman, dalam pengaduan masyarakat disebutkan adanya ketentuan jarak 500 meter yang perlu diklarifikasi dan diverifikasi berdasarkan aturan teknis yang berlaku.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga meminta agar operasional peternakan dihentikan sementara sampai status legalitas, kesesuaian tata ruang, dan persyaratan usaha memperoleh kejelasan dari instansi berwenang.
**Pengelola Peternakan Meminta Kesempatan Menyelesaikan Administrasi**
Di sisi lain, pihak pengelola peternakan, Cumini, berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Ia meminta diberikan tenggang waktu untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang masih diperlukan.
Cumini menjelaskan bahwa peternakan yang dikelolanya memiliki kapasitas sekitar 2.000 ekor ayam. Ia mengaku sebelum menjalankan usaha telah melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar, ketua RT, serta pihak kecamatan.
"Sebelum menjalankan peternakan, saya terlebih dahulu berkoordinasi dengan lingkungan sekitar, termasuk masyarakat, ketua RT, dan pihak kecamatan. Kapasitas kandang ini kurang lebih 2.000 ekor ayam," ungkap Cumini.
Ia juga mengakui bahwa proses pengurusan dokumen perizinan hingga tingkat kabupaten belum sepenuhnya diselesaikan. Menurutnya, keterbatasan kondisi keuangan menjadi salah satu kendala dalam menuntaskan proses administrasi tersebut.
Cumini berharap pemerintah masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan berbagai persyaratan yang dibutuhkan. Ia juga mempertimbangkan keberadaan sejumlah pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kegiatan peternakan tersebut.
"Kami berharap masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan administrasi ini. Sebab, usaha tersebut juga menjadi sumber penghasilan bagi beberapa pekerja. Kalau kegiatan langsung dihentikan, tentu mereka ikut merasakan dampaknya," jelasnya.
Meski demikian, komunikasi dengan masyarakat sekitar tidak serta-merta menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan perizinan dan ketentuan lingkungan. Karena itu, status administrasi serta operasional peternakan tetap perlu diverifikasi oleh instansi teknis yang berwenang.
**Pemeriksaan Lapangan Diharapkan Jadi Solusi**
Menyikapi persoalan tersebut, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dengan melibatkan perangkat daerah serta instansi teknis terkait.
Pemeriksaan dokumen perizinan, peninjauan langsung ke lokasi, pengukuran koordinat, serta verifikasi kesesuaian tata ruang menjadi langkah penting untuk memastikan apakah kegiatan peternakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Di samping persoalan administrasi, keluhan masyarakat mengenai bau tidak sedap dan keberadaan lalat juga perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kondisi lingkungan secara objektif. Dengan demikian, penanganan persoalan tidak hanya berfokus pada legalitas usaha, tetapi juga memperhatikan kesehatan, kenyamanan, dan hak masyarakat di sekitar lokasi.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menemukan penyelesaian yang mengedepankan keterbukaan, musyawarah, pemeriksaan objektif, serta kepastian hukum. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha berdasarkan peraturan yang berlaku.
Patroliunit 1.com,membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak pengelola peternakan, masyarakat Blok Pilangsari, gcPemerintah Desa Sukamelang, Pemerintah Kecamatan Kroya, Danramil Kroya, maupun instansi teknis terkait guna melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan. (Atin Supriatin)
